MENUJU IBU KOTA MASA DEPAN DENGAN ENAM INDIKATOR SMART CITY

Isu pemindahan ibu kota kian sering didengungkan di berbagai media massa. Bersamaan dengan itu, media juga memberitakan kondisi Jakarta yang kian memprihatinkan dengan berbagai masalah yang terus berdatangan. Dari kemacetan, kepadatan penduduk, masalah air bersih, sampai polusi yang mengancam kesehatan. Hal ini membuat Ibu Kota Jakarta semakin tidak layak huni. Pasalnya, semakin banyak penyakit yang datang menghinggapi warganya setiap hari.

Namun, pemindahan ibu kota bukanlah ide reaktif yang semata-mata berangkat dari permasalahan Ibu Kota Jakarta. Usulan agenda pemindahan ibu kota merupakan bagian dari isi visi Indonesia 2033 dan sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024. Selain itu, mewujudkan nilai prinsip, soal pemerataan, keadilan, dan keseimbangan pembangunan agar mengubah mindset dari Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris.

Ibu kota perlu dipindah agar setiap pemerintahan di masa yang akan datang bisa melangkah konsisten, terhindar dari berbagai langkah paradoks dalam mencapai cita-cita bangsa. Untuk itu, indikator smart city cocok sebagai strategi dalam menuju ibu kota masa depan Indonesia.

Pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat sangat diperlukan di era digital saat ini. Ibu kota baru harus bisa membangun pusat komando (command center) sehingga dalam mengumpulkan dan memproses informasi yang dibutuhkan dari berbagai kejadian dan kesadaran situasional dapat termanajemen secara efektif dan efisien. Selain itu, pemanfaatan teknologi dapat dimanfaatkan untuk membantu transparansi dan efisiensi kinerja pemerintah dengan menggunakan system blockchain.

Pemerintah juga diharapkan bisa menciptakan smart card, yang mana kartu tersebut selain sebagai tanda pengenal juga bisa digunakan untuk transportasi publik, surat izin mengemudi, parkir, pajak, rumah sakit, dan transaksi lainnya. Dalam kartu tersebut juga disertai logo GPN agar lebih aman digunakan dalam bertransaksi. 

Tersedianya infrastruktur dan sistem transportasi yang aman serta inovatif yaitu sistem pergerakan yang memungkinkan terjadinya pemenuhan kebutuhan. Adapun inovasi yang diharapkan untuk mencapai smart mobility adalah bandara internasional yang dekat dengan ibu kota tetapi tidak berada pada kawasan padat dengan aktivitas penduduk, hal ini agar tidak menimbulkan kemacetan. Bandara tersebut juga terintegrasi dengan transportasi berbasis rapid transit (MRT, LRT, dan BRT) yang ramah disabilitas agar masyarakat yang datang bisa mencapai setiap sudut ibu kota. Selain itu, tersedianya halte dan jalur sepeda, agar masyarakat  terbiasa menggunakan sepeda dalam melakukan mobilitas. Adanya smart parking dan smart lighting yang menggunakan teknologi Internet of Think akan membuat mobilitas ibu kota lebih efisien dan efektif.

Ibu kota sehat merupakan suatu kondisi yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk. Penelitian dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), urin dan feses yang dibuang manusia, ternyata memiliki sumber informasi yang sangat kaya sehingga dapat dijadikan data untuk mendeteksi berbagai macam penyakit dan gangguan kesehatan serta informasi lainnya. Berbekal dari teknologi kecerdasan buatan, sensor sanitasi berukuran mungil itu bisa menghasilkan data yang berguna untuk memonitor kesehatan dan mengambil kebijakan, serta mendukung terciptanya ibu kota sehat.

Jikalau konsep sensor sanitasi tersebut diimplementasikan di ibu kota yang baru, maka masalah kesehatan dan narkoba bisa tuntas secara efektif dan efisien. Adapun pemasangannya di setiap saluran pembuangan hunian, baik rumah, apartemen dan hotel. Tidak lupa juga dipasang di saluran pembuangan fasilitas umum, seperti kafe dan pusat perbelanjaan. Informasi yang didapat dari sensor sanitasi tersebut kemudian bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak sesuai dengan kebutuhannya.

Agar tujuan smart living dapat tercapai lebih optimal, hal lain yang harus diperhatikan adalah ibu kota ramah disabilitas. Penyandang disabilitas difasilitasi agar dapat leluasa beraktivitas sehingga bisa hidup lebih sejahtera, mandiri, nyaman, dan tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu pemerintah perlu mewujudkan aksesibilitas disabilitas pada bangunan dan fasilitas publik.

Salah satu pilar menuju smart economy adalah pertumbuhan e-commerce yang membaik pada UMKM, industri, produktifitas, pasar buruh dengan terintegrasi pasar nasional maupun internasional. Ketika masuk pada perdagangan digital, maka harus mulai ditemukan uniqueness dari marketplace yang ingin dibangun. Selain itu, diperlukan penemuan keunikan agar kemudian dapat bertemu dengan pasar yang tepat. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah regulasi yang tidak menyulitkan berbagai pihak.

Agar keseimbangan lingkungan dapat terjaga dengan baik, perlu menerapkan konsep green city. Selain menjaga lingkungan, juga terciptanya kenyamanan bagi penduduk yang akan tinggal di dalamnya dan pengunjung yang datang. Penerapan smart environment pada ibu kota baru dapat diwujudkan lewat pengelolaan air bersih, bangunan hijau, dan waste management. Sampah bisa juga dimanfaatkan bahan bakar kendaraan, pupuk, kerajinan, dan listrik.

Indikator terakhir yaitu smart people, bagaimana bisa menjalankan ibu kota cerdas kalau masyarakatnya belum cerdas? Masyarakat disarankan agar meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Masyarakat juga dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya dan menjadi masyarakat yang aktif.

Dalam merealisasikannya, enam indikator smart city sebagai syarat utama harus didukung syarat ideal. Kementerian PPN/Bappenas mengatakan syarat ideal ibu kota baru seperti lokasinya yang strategis yang berada di tengah wilayah Indonesia. Selain itu, bisa menampung sekitar 1,5 juta orang, memperhatikan wilayah keamanan dan pertahanan,  lahan luas minimal 40.000 ha, bebas bencana, budaya terbuka terhadap pendatang dan potensi konflik sosial rendah. Dengan demikian, tercipta sebuah ibu kota masa depan yang cerdas, maju, layak huni, berbudaya, aman, nyaman dan manusiawi.